Minggu, 01 Desember 2013

Mengelola Biaya Kesehatan Dengan TAWAF…

Lima tahun lebih pensiun dari mengurusi produk-produk asuransi syariah, saya merasa terpanggil untuk kembali menyumbangkan pikiran dan pengalaman saya (dahulu) untuk membantu mengatasi acakadut-nya pengelolaan kesehatan di negeri ini. Solusi kesehatan dari dunia kapitalisme nampaknya tidak akan jalan dengan nyaris default-nya Amerika gara-gara Obama Care. Bagaimana system Islam bisa mengatasi masalah ini ?

Pertama yang membedakannya adalah niat dasar dalam setiap perbuatan. Di dunia kapitalisme, semua didasarkan untuk mencari keuntungan maksimal – termasuk dalam hal pengurusan kesehatan.

Dalam Islam dasar kita berbuat adalah agar Allah ridla, Agar Allah mengampuni kita dan agar Allah juga memberi kita karuniaNya. Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS 2 :268).

Niat ini yang seharusnya paling membedakan konsep ekonomi Islam dengan kapitalisme dan juga lainnya. Yang kedua, niat ini-pun kemudian harus diimplementasikan dengan cara-cara dan nilai-nilai yang sesuai atau sejalan dengan niat tersebut. Maka ada dua cara untuk mengelola kebutuhan seperti masalah kesehatan tersebut di atas, yang saya padukan sesuai jamannya yaitu di jaman modern ini.

Dua cara tersebut adalah Ta’awun dan Wakaf yang kemudian untuk pertama kalinya ini saya perkenalkan istilah baru yaitu TAWAF – singkatan dari Ta’awun dan Wakaf – sama seperti kita sudah lama mengenal istilah ZISWAF dari Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf.

Mengapa saat ini kita perlu memadukan Ta’awun dan Wakaf untuk mengatasi kesehatan ?, karena meskipun industri asuransi syariah sudah sekitar dua puluh tahun di Indonesia – dengan perbagai konsep ta’awun-nya di bidang kesehatan – layanannya baru bisa dirasakan oleh masyarakat yang mampu menjadi peserta asuransi kesehatan syariah. Masyarakat kebanyakan yang bukan peserta – yang justru sangat membutuhkan bantuan – sama sekali tidak mereka sentuh.

Dalam konsep ta’awun yang dikelola asuransi syariah sampai kini, yang bukan peserta ya tidak berhak atas layanan. Siapa lantas yang mengurusi kesehatan mereka ?, ya seharusnya pemerintah – dan mudah-mudahan dengan adanya system Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan berlaku sejak 1 Janurai 2014 nanti sebagian masalah kesehatan masyarakat ini bisa teratasi.

Saya katakan sebagian, karena melihat lembaga-lembaga yang dilebur untuk mengelola JKN ini asalnya dari institusi konvensional – yang otomatis mengelola dana jaminan kesehatannya secara ribawi. Masyarakat yang hati-hati mungkin akan enggan dilayani dengan JKN karena bagaimana mungkin pada saat kita sakit, do’a kita seharusnya dikabulkan oleh Allah – tetapi bagaimana bila saat itu justru kita dirawat dengan uang riba ?

Masalah lain adalah JKN kemungkinan besar hanya memberi pelayanan yang sifatnya minimal. Misalnya orang sakit ya diobati sampai sembuh – itu thok, itupun sudah bagus – sudah mendingan ada yang mengobati.

Tetapi bayangkan situasi begini : Anda seorang professional atau pekerja mandiri. Anda hanya memiliki penghasilan apabila Anda bekerja. Ketika sakit Anda tidak bisa bekerja, Anda tidak punya penghasilan – padahal saat itu kebutuhan Anda meningkat. Jadi apa solusinya ? dalam system pengelolaan kesehatan sekarang hal ini tidak terpecahkan.

Padahal dahulu masalah seperti ini sudah terselesaikan di jaman kejayaan Islam ketika system Bymaristanberjalan. Orang yang sakit dirawat sampai sembuh, setelah sembuh diberi baju baru dan beberapa uang Dirham sebelum dia pulang. Uang ini adalah untuk pengganti kehilangan penghasilan dia selama dirawat di rumah sakit, dan kehilangan penghasilan untuk beberapa hari kedepan sebelum dia bisa pulih sepenuhnya dan bisa bekerja kembali. Canggih bukan ?

Masyalahnya adalah dananya dari mana ? dahulu dana-dana pengelolaan kesehatan semacam ini berasal dari baitul mal dan juga wakaf. Karena baitul mal yang mengurusi masyarakat seperti dalam hal kebutuhan biaya kesehatan seperti ini negeri ini belum punya, maka cara yang lain yang bisa kita pakai – itulah yang saya sebut TAWAF yaitu gabungan antara Ta’awun dan Wakaf.

System TAWAF : Ta'awun & Wakaf
Cara kerjanya kurang lebih seperti ilustrasi disamping. Masyarakat yang mampu dapat bergabung dalam pengelolaan asurasi syariah kesehatan (ta’awun kesehatan), mereka juga dapat melakukan wakaf produktif yang secara khusus untuk menolong saudara-saudaranya yang membutuhkannya.


Perusahaan-perusahaan asuransi syariah serta jaringan distribusinya mendapatkan upah-nya (ujroh) yang wajar, tetapi mereka bukan pemilik dana tabarru’ (dana tolong-menolong) – para peserta secara kumulatiflah pemilik dana tabarru’ itu. Ketika dana ini berlebih karena rendahnya biaya klaim atau karena adanya hasil investasi syar’i yang baik, maka kelebihan dana yang sesungguhnya merupakan hak para peserta tersebut – dapat dari awal di-aqad-kan untuk wakaf.

Jadi dalam TAWAF sumber dana wakaf itu ada dua yaitu dari surplus (underwriting maupun investasi) dan dari wakaf langsung masyarakat. Dana wakaf inilah yang selanjutnya dikelola oleh nazhir (pengelola) wakaf yang masing-masing kompeten dibidangnya. Untuk kesehatan ya harus kompeten dibidang pengelolaan kesehatan, seperti yayasan-yayasan yang mengelola rumah sakit, klinik dlsb.

Lantas siapa yang akan mengimplementasikan konsep TAWAF ini ? karena saya sudah tidak lagi bekerja di industri asuransi  lebih dari lima tahun terakhir – maka produk generik TAWAF ini bisa dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi syariah yang tertarik. Baik itu asuransi syariah yang berlisensi jiwa ataupun umum – keduanya secara legal – boleh mengeluarkan produk kesehatan semacam ini.

Yang sudah kami rancang bukan hanya produknya, tetapi juga saluran distribusinya yang saya sebut CDC – Common Distribution Channel – seperti yang sudah kami luncurkan sebelumnya yaitu www.lastfeet.com. Bayangkan perusahaan asuransi syariah yang bergabung, tinggal jalan semuanya sudah siap – mereka hanya perlu mengurus perijinan produk baru ke Depkeu/OJK – tetapi seharusnya ini tidak lama.

CDC LastFeet Siap Untuk TAWAF
Jaringan CDC LastFeet meskipun belum dua pekan diluncurkan, saat ini sudah menjangkau hampir seluruh Indonesia. Bayangkan bila Anda juga yang sudah menapakkan kaki di LastFeet tersebut tiba-tiba bisa ikut berbuat untuk melayani saudara-saudara kita yang membutuhkan layanan seperti ini.  TAWAF inilah salah contoh karya Startup Center - yang tidak harus melahirkan perusahaan baru, tetapi bisa juga produk-produk baru yang bisa dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Inilah yang insyaAllah akan secara bersama-sama membedakan kita yang berjama’ah mengatasi persoalan umat satu per satu dengan masyarakat yang sekedar berkerumunan. InsyaAllah.

Negeri Makmur Tanpa Pajak dan Tanpa utang, ............. Mungkinkah ?


Pasti bukan kebetulan kalau negara-negara besar di dunia membiayai belanja negaranya dengan hutang, karena mereka hidup besar pasak dari tiang. Amerika misalnya berhutang sekitar 31 % dari pendapatannya, Jepang 21 %, Inggris 17 %, Canada 12%, Perancis 10%, Italy 8% dan Jerman 2 %. Hanya negara kecil atau yang kaya sumber daya alam yang mengalami surplus dalam anggarannya seperti Kuwait 52 %, Norwegia 25 % dan UAE 16 %.  Bagaimana dengan kita ?
 Kita termasuk lumayan besar deficit anggarannya. Tahun 2013 ini dari Rp 1,502 trilyun pendapatan dan Rp 1,726 trilyun belanja, kita deficit 224 trilyun atau sekitar 15%. Tahun 2014 diharapkan membaik, dari Rp 1,663 trilyun pendapatan dan Rp 1,817 trilyun belanja, deficit kita tinggal  Rp 154 trilyun atau ‘hanya’ 9 %.
 Tentu angka-angka perkiraan ini masih sangat mungkin meleset pada saat realisasinya karena sejumlah faktor seperti kenaikan harga minyak dunia, perubahan nilai tukar Rupiah dlsb.
 Yang menarik adalah negara-negara maju – termasuk kita- yang sulit sekali meninggalkan gaya hidup besar pasak dari tiang seperti ini, ternyata punya perilaku yang sama – yaitu ketergantungannya pada pendapatan yang berupa pajak. Amerika yang defisitnya terbesar tersebut misalnya, 96 % pendapatannya dari pajak. Sedangkan kita yang defisitnya hanya 9 % - 15 %, tingkat ketergantungan pajak kita memang lebih rendah yaitu hanya 76 % pendapatan dari pajak (2013), dan menjadi sekitar 79 % pendapatan dari pajak tahun 2014.
 Jadi bolehkah kita korelasikan bahwa semakin tinggi suatu negeri mengandalkan pajak sebagai pendapatan, malah semakin deficit mereka ? kalau sample-nya hanya Amerika dan Indonesia, nampaknya korelasi tersebut benar adanya. Barangkali perlu diuji lagi untuk seluruh negara-negara di dunia dan dipelajari korelasi pajak ini dengan deficit – yang juga berarti hutang, korelasi dengan kemakmuran dlsb.
 Apa dampaknya bila negeri terus berhutang karena kemampuan membiayai belanjanya semakin tidak tercukupi oleh pendapatan pajaknya ? Sudah bisa ditebak hasilnya, negeri itu cepat atau lambat pasti akan bangkrut. Negara adikuasa dunia modern-pun Amerika Serikat dua bulan lalu nyaris bangkrut ketika pemerintah dan congress-nya bersitegang dengan masalah anggaran belanja dan pendapatan yang mengandalkan pajak ini.
 Sejarah di masa lalu juga menunjukkan pelajaran yang sama, saya kutipkan dari tulisan Ustadz Budi Ashari – yang mengambil rujukan dari Ashr al Khilafah Ar Rasyidah-nya Prof . Dr. Akram Dhiya’ tentang kejatuhan Romawi sebagi berikut : “Adapun keadaan ekonominya, riba dan penimbunan adalah merupakan asas aturannya.Kaisar Heraklius mewajibkan pajak-pajak baru terhadap penduduk wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi, untuk menutup hutang besar pembiayaan perang dengan Persia.
 Emperium Bizantium mengalami penurunan drastis disebabkan oleh semakin besarnya berbagai pungutan dan pajak. Penurunan pada aktifitas bisnis, diabaikannya sektor pertanian dan semakin berkurangnya bangunan-bangunan.”

 Ustadz Budi juga melengkapi tulisannya tentang dampak pajak pada ekonomi  masyarakat, merujuk analisa Ibnu Khaldun sebagi berikut : “Perlakuan tidak baik terhadap harta masyarakat, akan melenyapkan harapan mereka dalam mengembangkan harta mereka. Karena mereka sadar, ujungnya uang mereka akan hilang dari tangan. Jika ini terjadi, maka mereka akan cenderung menahan diri untuk berkarya. Tergantung seberapa besar kedzaliman terhadap mereka, sebesar itulah mereka menahan diri dari pengembangan harta. Maka rugilah pasar-pasar, gedung-gedung dan rusaklah keadaan.....kedzaliman terhadap harta masyarakat, kehormatan, darah dan rahasia mereka menyebabkan keguncangan dan kerusakan sekaligus. Negara pun runtuh dengan cepat”.
 Lantas apakah pajak ini tidak boleh dalam Islam ? ulama-ulama dari perbagai mazhab memiliki pendapat yang berbeda-beda, namun benang merahnya kurang lebih adalah boleh tetapi bersyarat.
 Syarat itu antara lain adalah  bila dana baitul mal tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara seperti perang dan kebutuhan lain yang jelas peruntukannya, adil penerapannya, penggunaannya untuk maslahah umat dan bukan maksiat, dan ada persetujuan dari orang-orang yang berkompten di bidangnya – diluar pemerintah – agar ada kontrol terhadap penerapan pajak oleh pemerintah.
 Terlepas dari diperbolehkannya pajak tetapi bersyarat tersebut, pertanyaannya adalah mungkinkah membangun negeri seperti kita di zaman ini tanpa atau dengan mengurangi ketergantungan terhadap pajak ? Jawabannya adalah mungkin.
 Saya ambil contoh konkrit scenario biaya kesehatan – yang di Amerika nyaris menjadi trigger kebangkrutan negeri itu dua bulan lalu, yang kemudian di Indonesia juga ada skenarionya yang mirip dengan JKN-nya.
 Dalam scenario JKN, orang-orang yang mampu wajib dipungut iuran untuk menjadi peserta JKN. Orang-orang yang tidak mampu iurannya dibayar oleh pemerintah. Lantas dari mana uang pemerintah untuk membayari iuran orang yang tidak mampu tersebut ? terbesarnya ya dari pajak pastinya – karena mayoritas pendapatan kita memang masih dari pajak.
 Bandingkan ini dengan scenario solusi syariah yang saya sebut TAWAF (Ta’awun dan Wakaf)dengan pendekatan ini orang yang mampu bertolong menolong satu sama lain (Ta’awun) sedangkan yang tidak mampu didanai dari hasil kegiatan Wakaf.
 Lho apa bedanya bagi rakyat ?, pajak ujungnya juga uang rakyat, sedangkan wakaf juga dari rakyat.
 Bedanya adalah di niat dan pengaruhnya pada keikhlasan masyarakat dalam mengeluarkan hartanya. Meskipun sedikit, orang bisa tidak rela bila dipaksa membayar seperti membayar pajak – sehingga banyak yang berusaha menghindarinya.
 Sebaliknya meskipun sangat banyak, orang tidak keberatan untuk menginfaqkan atau mewakafkan hartanya untuk kemaslahatan umat secara sukarela tanpa ada yang perlu memaksanya.
 Apalagi orang-orang yang menyadari keberkahan prinsip 1/3 yang saya perkenalkan melalui dua tulisan (27/8/13 dan 22/11/08). Mereka akan sukarela mengeluarkan sepertiga penghasilannya, demi untuk memperoleh keberkahan dari penghasilannya. Padahal ketika ditarik kurang lebih sejumlah yang sama untuk pajak mereka teriak-teriak keberatan.
 Konsep yang sama dengan TAWAF tersebut sangat mungkin diaplikasikan untuk mengatasi bencana alam, resiko sosial, membiayai perang, membangun fasilitas-fasilitas umum seperti pasar, rumah sakit, jalan dlsb.
 Walhasil banyak jalan untuk membiayai berbagai kepentingan umat, dengan cara yang umat paling ridlo untuk melakukannya. Baik itu memalui dana Ta’awun dan Wakaf (TAWAF) maupun Infaq, Shadaqah dan Zakat.
 Ketika umat ini ridlo, insyaAllah Allah-pun ridlo dan negeri ini akan lebih berkah, deficit anggarannya bisa dihindari dan artinya negeri ini juga akan bebas dari hutang.
 Dalam sejarah Islam, penghapusan pajak ini pernah terjadi di masa Nuruddin Az Zenky ketika tahun 566 H mengumumkan pencabutan pajak – yang saat itu di sebagian wilayah sudah terkena pajak 45% - yang kemudian pengumuman pencabutannya di bacakan di seluruh masjid-masjid. Bunyi pengumuman itu adalah sbb :
 Kami rela dengan harta yang sedikit tapi halal, celakalah harta haram itu, sungguh celaka. Jauh dari ridho Robb. Kami telah istikhoroh kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Nya dengan menghapus segala bentuk pungutan dan pajak di semua wilayah; yang dekat ataupun yang jauh. Menghilangkan semua jalan buruk, meniadakan setiap kedzaliman dan menghidupkan setiap sunnah (jalan) yang baik...lebih memilih balasan di kemudian hari di bandingkan kehancuran yang segera.
 Tulisan ini saya buat bukan bermaksud men-discourage orang untuk membayar pajak, tetapi sebaliknya yaitu memberi view lain pada para (calon) penguasa negeri ini– bahwa suatu negeri bisa makmur tanpa pajak dan tanpa hutang.
 Kalau saja ada kontestan pemilu 2014 nanti yang mau memnggunakan strategy memakmurkan negeri tanpa pajak dan tanpa hutang – saya yakin dia akan langsung menang karena rakyat akan ridlo dengannya.
 Maka saya menunggu suatu saat nanti, pengumuman seperti pengumumannya Az Zenky tersebut dibacakan oleh wakil-wakil penguasa negeri ini di masjid-masjid di sekitar kita. Kemudian ketika khatib-khatib naik mimbar, mereka rame-rame menyerukan utamanya umat untuk ber-ta’awun, berinfaq, shadaqah, zakat dan wakaf. Maka sumber ke-(tidak)-makmuran umat dari pajak akan segera tergantikan oleh sumber-sumber kemakmuran dari dana-dana TAWAF maupun ZISWAF, InsyaAllah.